UPT SMA Negeri 4 Wajo Jadi Lokasi Sosialisasi Pemilu bagi Pemilih Pemulap

Anabanua, Kamis, 17 September 2026 – UPT SMA Negeri 4 Wajo menjadi salah satu dari lima sekolah yang dipilih sebagai lokasi sosialisasi Pemilu bagi pemilih pemula. Menurut Erwin selaku Anggota KPU, pemilihan tersebut salah satunya didasarkan pada pengalaman sekolah dalam melaksanakan Pemilihan Ketua OSIS (Pilketos) serta menjalankan proses demokrasi di lingkungan sekolah.

Erwin menjelaskan bahwa UPT SMA Negeri 4 Wajo sebelumnya telah melaksanakan Pilketos. Meskipun pada 2019 pernah terjadi sengketa, permasalahan tersebut dapat diselesaikan sehingga proses demokrasi tetap berjalan.

“UPT SMA 4 Wajo dipilih karena sebelumnya pernah melaksanakan Pilketos dengan baik, meskipun pada tahun 2019 pernah terjadi sengketa. Hal tersebut menunjukkan bahwa UPT SMA 4 Wajo memiliki stabilitas dalam berdemokrasi,” ujarnya.

Menurut Erwin, pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menjadikan UPT SMA Negeri 4 Wajo sebagai salah satu pilot project KPU. Ia menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa dan keberlanjutan kegiatan demokrasi dapat menjadi pengalaman dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, penyelenggara perlu menjaga agar informasi yang disampaikan tetap netral. Erwin mengatakan bahwa penyelenggara harus berpegang pada prinsip penyelenggaraan Pemilu serta memastikan informasi yang diberikan telah disaring untuk menghindari hoaks dan informasi yang tidak akurat.

“Penyelenggara harus berpegang pada prinsip penyelenggara Pemilu, yaitu jujur dan adil. Selain itu, informasi yang disampaikan harus disaring terlebih dahulu agar terhindar dari hoaks dan informasi yang tidak akurat,” katanya.

Bagi peserta didik yang belum memahami tata cara memilih atau aturan yang berlaku, pendampingan perlu diberikan selama proses tahapan berlangsung. Menurut Erwin, penyelenggara harus aktif memberikan pendampingan, sedangkan peserta didik juga perlu aktif bertanya dan mencari informasi.

Erwin menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan sosialisasi. Ia memberikan contoh bahwa apabila terdapat 300 peserta didik sebagai sasaran dan seluruhnya menggunakan hak pilih, tingkat partisipasinya dapat dilihat sebagai salah satu ukuran keberhasilan.

“Misalnya terdapat 300 siswa sebagai sasaran, kemudian seluruhnya menggunakan hak pilih, maka tingkat partisipasinya tinggi. Jumlah pemilih yang berpartisipasi dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan,” jelasnya.

Erwin juga menjelaskan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula sejak di bangku sekolah. Menurutnya, pendidikan dan pencerdasan politik sejak awal dapat membantu pemilih memahami hak dan tanggung jawabnya. Pendidikan pemilih juga menjadi bagian dari upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara berkesinambungan.

Dalam memberikan edukasi mengenai Pemilu kepada peserta didik, salah satu tantangannya adalah masih adanya istilah yang belum dipahami, seperti demokrasi, penyelenggara Pemilu, integritas, dan profesionalisme. Untuk mengatasinya, Erwin mendorong peserta didik untuk memperbanyak membaca, berdiskusi, serta mempelajari informasi mengenai demokrasi dan Pemilu.

Ia menambahkan bahwa edukasi yang memadai diperlukan agar pemilih memahami hak, tanggung jawab, dan tata cara menggunakan hak pilihnya.

“Edukasi sangat penting karena tanpa pemahaman yang cukup dapat menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaan Pemilu, termasuk konflik dan perpecahan,” tuturnya.